Kebijakan Impor Daging dengan “Zone Based”?

Atmosfer dan euforia UTS masih terasa sekali mengingat bahwa UTS masih seminggu lagi, Himaproters! Semoga senantiasa lancar jaya yaa UTSnya, jangan lupa tetap menjaga keprimaan tubuh kita juga karena belakangan ini hujan mengguyur Dramaga dengan deras. Jangan lupa minum susu juga untuk menjaga kekebalan tubuh kita.

Judul artikel kali ini diawali dengan sebuah tanda tanya. Memang sengaja, karena isu terkait judul artikel HIMAPROTER CERDAS kali ini sedang cukup marak dibicarakan oleh beberapa pengamat karena cukup pro-kontra.

Pemerintah kini hendak membuat suatu kebijakan mengenai keputusan pembukaan jendela impor daging ke Indonesia dengan sistem zone based. Hal ini merupakan kabar baik untuk pelaku pasar daging di dunia, tetapi bagi peternakan lokal hal ini justru malah akan merugikan. Mengapa tidak ? Banyak pihak menilai bahwa sistem zone based ini membuat negara pengimpor yang belum bebas PMK (penyakit mulut dan kuku) juga bisa melakukan impor daging ke Indonesia. Kemungkinan yang berpeluang besar untuk terjadi rupanya dan berpotensi untuk membawa wabah penyakit kepada terak lokal Indonesia.

Jika kita flash back ke sejarah penyakit mulut kuku di Indonesia, pada tahun 1880 Indonesia mulai terkena wabah penyakit mulut dan kuku ternak, khususnya di wilayah Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mulai berupaya untuk melakukan pemberantasan PMK dan pada tahun 1990, Indonesia baru dinyatakan terbebas dari PMK. Apabila dihitung, pemberantasan PMK cukup membutuhkan waktu yang lama yakni 16 tahun! Sumber lain yakni berdasarkan data Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) Indonesia telah terbebas dari wabah PMK pada 1990 setelah berjuang lebih dari 100 tahun terbebas dari penyakit tersebut. Indonesia sempat terjangkit PMK pada 1886 karena mengimpor sapi dari India. Wow, bukan proses mudah dan singkat yaaa. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi, jika memang keputusan ini benar-benar terealisasikan. Bisa jadi, PMK akan kembali mewabah di Indonesia dan seperti yang kita tahu iklim di Indonesia yang tropis serta kelembaban yang cenderung tinggi membuat persebaran wabah lebih cepat juga. Dampak penyakit ini akan menurunkan produksi daging lokal akibat banyak ternak yang terkena PMK. Padahal kita tahu, bahwa perkembangan produksi di sektor daging belum masih dalam tahap pengembangan.

Banyak pihak dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan supplier daging lokal, peternak lokal, pengamat sektor peternakan, hingga mantan Dirjen Peternakan pun kontra terhadap kebijakan ini sehingga meminta untuk dilakukan pengkajian ulang. Beberapa hal yang membuat beberapa pihak ini kontra adalah sebagai berikut.

Bagi kalangan peternak, kebijakan ini berpotensi menekan harga daging. Banyak peternak mengalami kesulitan dalam proses kebuntingan. Kenyataannya, gerakan gertak birahi yang sedang digalakkan belum memberikan keberhasilan yang cukup signifikan. Sehingga menurut Ilham, salah satu CEO perusahaan peternakan  Bhumi Adhini Farm and Education, adanya kebijakan ini justru malah memusnahkan peternak lokal (dikutip dari : industri.bisnis.com). Peternak lokal lain juga berpendapat bahwa harga pakan yang kian naik juga bisa membuat harga daging lokal tidak dapat menyamai harga daging impor, sehingga daya saingnya akan kurang dan masyarakat akan cenderung memilih daging impor karena harganya yang lebih murah.

Mantan Dirjen Peternakan Kementrian Pertanian, Sofyan Sudrajat, juga memberikan opini terhadap kebijakan ini dalam artikel antara. Beliau jelas menolak kebijakan ini dengan alasan keamanan kesehatan ternak yang selama ini telah dijaga dengan baik.

“Prinsipnya negara harus menolak untuk membuka impor dari negara-negara yang belum bebas PMK karena berbahaya bagi peternak lokal. Nilai kerugian ekonominya triliunan dan jangka panjang,” kata Sofyan. Ia mengatakan dari perhitungannya yang diserahkan pada MK sebagai saksi ahli dalam sidang judicial review, kerugian pada tahun pertama kalau Indonesia terjangkit PMK, kerugian ekonomi mencapai Rp14 triliun pada tahun pertama.

Dia menuturkan wabah PMK dapat menjalar via udara hingga jarak mencapai 100 kilometer. Sofyan mencontohkan jika seekor sapi di Bogor terkena PMK, ternak di seluruh Jawa akan terkena PMK dalam waktu dua minggu.

Mantan Dirjen Peternakan Prabowo Respatiyo Caturoso juga megatakan hal yang hampir serupa, akan tetapi beliau mempersilahkan diberlakukannya kebijakan ini, dengan tiga syarat, yakni :

1) harus mengubah UU No 18/2009 dimana harus merubah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ‘final’ (baca juga : http://www.livestockreview.com/komentar-mantan-dirjen-peternakan-perihal-penerapan-impor-ternak-berdasar-zona-base/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter)

(2) harus didirikan Badan Otoritas Veteriner setingkat Menteri atau Dirjen dengan Struktur dan sistem yang sebangun dari Pusat hingga Daerah agar komando dari pusat lebih muda bila ada wabah PHM berbahaya,

(3) harus ada Karantina Nasional Modern dalam suatu pulau di timur, barat dan utara di luar NKRI.

Tentunya kebijakan baru ini mengakibatkan berbagai pro dan kontra dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti keamanan dan kesehatan ternak, faktor industri dan ekonomi rakyat, serta dampaknya ke konsumen. Bicara mengenai impor daging rupanya hampir tidak berujung karena sampai saat ini belum ada solusi yang benar-benar klop bagi pemerintahan, kalangan peternak, dan pengamat tentunya karena bicara peternakan, bicara juga mengenai pangan, dan keberlangsungan hidup masyarakat luas dan ini bukan merupakan hal yang sepele. Coba kita lihat, berapa ratus juta kepala yang butuh asupan pangan (salah satunya protein hewani : daging) di Indonesia? Masalah pangan menjadi suatu permaslahan yang vital.

130917_sapi-222

sumber gambar : industri.bisnis.com

Bagaimana menurutmu? Apakah kebijakan zone based ini benar-benar merugikan seperti beberapa opini di atas? Atau ada titik cerah dari adanya kebijakan ini atau hal positifnya? Pemerintah pasti membuat kebijakan dengan dasar ingin mensejahterakan rakyatnya. Atau.. adakah dari Himaproters dan pembaca setia yang memiliki solusi lain dalam mengatasi kebijakan zone based ini?

Mari, cetuskan idemu dan aspirasimu. Bukan dengan melakukan aksi demo saja yang bisa mahasiswa lakukan untuk menanggapi isu yang ada, melainkan mencetuskan ide, gagasan, serta aksi nyata yakni menjalankan tugas sebagai mahasiswa yaitu belajar dan berkarya jauh lebih mulia dan bermanfaat untuk masa depan kebijakan pemerintah, peternakan, dan tentunya untuk Indonesia yang lebih baik :)

Selamat malam, dan semangat belajar untuk UTS hari berikutnya. Semoga selalu dapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam ahooy untuk seluruh pembaca setia blog Himaproter ! Ahooy ahooy ahooy!!

Penulis : CW, IPTP 50

#MASIFEKSPANSIF #HIMAPROTERKITA #HIMAPROTER2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *